TERHANGAT HARI INI

MALANG — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia sangat sedikit dibanding dengan penerimaan dari sektor lainnya. Pernyataan itu disampaikan Jonan menanggapi ancaman Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK). "Penerimaan negara dari cukai rokok itu tahu enggak? Cukai rokok di Indonesia berapa sekarang? Rp 139,5 triliun satu tahun. Nah, Freeport ini yang bayar Rp 8 triliun saja rewel banget," katanya saat mengisi Kuliah Tamu dan Workshop Capasity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh Pemuda Muhammadiyah di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang,sewbagaimana dilansir, KOMPAS.com Selasa (21/2/2017). Jonan menyebutkan, PT Freeport Indonesia telah membayarkan royalti dan pajaknya ke negara sebesar Rp 214 triliun selama 25 tahun. Dengan begitu, Freeport memberikan kontribusi Rp 8 triliun per tahun untuk penerimaan pemerintah. Jonan juga membandingkannya dengan devisa negara dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp 144 triliun pada tahun 2015. Angka itu, menurut dia, jauh lebih tinggi dibanding dengan yang didapat dari Freeport. Ia juga membandingkannya dengan PT Telkom yang menyumbang penerimaan negara sebanyak Rp 20 triliun. "Kalau PT Telkom bayar ke negara, pajak dan sebagainya itu Rp 20 triliun. Freeport hanya bayar Rp 8 triliun. Jadi, tolong kalau diprotes-protes, saya terima kasih. Bapak-bapak, Saudara-saudara, kita juga kasih tahu ke Freeport, tolong kalau ribut yang proporsional," ujarnya. Jonan juga menyampaikan nilai jual Freeport yang tidak lagi mahal. Menurut dia, nilai jual Freeport dengan segala tambang yang ada di seluruh dunia hanya sebesar 20 miliar dollar AS. Angka itu jauh lebih rendah dibanding nilai jual PT Telkom Indonesia yang mencapai 29 miliar dollar AS dan Bank Central Asia yang memiliki nilai jual yang sama. Ia juga membandingkannya dengan nilai jual BRI yang mencapai 21 miliar dollar AS. "Freeport sudah tidak besar. Ini bukan menistakan lho ya. Ini fakta," ujarnya
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah tak takut menghadapi ancaman Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Ancaman itu setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Presiden Direktur Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson berencana membawa permasalahan tersebut ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum jika tak kunjung menemui kata sepakat. "Memang kita sangat menghormati kerja sama dengan negara manapun. Namun kita juga tetap menghormati Undang-undang yang ada, sehingga kita kita tetap mengacu undang-undang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,sebagaimana dilansir, KOMPAS.com Senin (21/2/2017). "Kalau freeport ingin ekspor harus melalui permen (peraturan menteri) yang sudah ada izin khusus itu," ujar Agus. Ia juga meyakini Pemerintah Indonesia akan menang jika berperkara di arbitrase internasional. Sebab dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Mineral dan Batubara) perusahaan yang berstatus kontrak karya diharuskan membuat smelter. "Kita kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada, undang-undang mengharuskan perusahaan tambang dengan status Kontrak Karya membangun smelter, maksimal lima tahun sejak undang-undang itu ada," lanjut Agus. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia mengatakan dalam menjalin kemitraan dengan pihak negara lain, pemerintah sudah seharusnya tetap mengacu pada undang-undang. Hal itu, kata Fadli, juga berlaku dalam menjalin kerja sama dengan Freeport. Apalagi, Fadli menambahkan, selama ini pemerintah telah memberikan berbagai keringanan kepada Freeport. Semisal, perusahaan itu diperbolehkan pembangunan smelter di Gresik yang sampai saat ini pun belum selesai pembangunannya. Ia menyatakan, Pemerintah Indonesia harus berani menghadapi rencana arbitrase internasional yang akan dilakukan Freeport. "Kita ini negara berdaulat, jangan ada keistimewaan. Saya kira ini tantangan buat pemerintah, mau ikut undang-undang atau kepentingan lain," papar Fadli di Kompleks Parlemen.
JAKARTA— Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia. "Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, sebagaimana dilansir,KOMPAS.com, Kamis (23/2/2017). Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait. "Sekarang ini biar menteri dulu," ujar Jokowi. Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah. "Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis," ujar Jokowi. "Namun, ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya. PT Freeport Indonesia menyatakan tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada status Kontrak Karya (KK). Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak. Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yang belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut. Freeport mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2/2017). Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa. Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari status KK menjadi status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu. Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin. Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku. Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat.
SEOUL– Penembakan rudal Korea Utara ke Laut Jepang kali ini merupakan sebuah bentuk provokasi terhadap sikap keras Amerika Serikat atas negara komunis tersebut. Rudal balistik jarak menengah itu, seperti dilaporkan Agence France-Presse, Minggu (12/2/2017), ditembakkan dari pangkalan udara Banghyon, Provinsi Pyongan Utara, sebagaimana dilansir, KOMPAS.com. Menurut kantor berita Yonhap, rudal tersebut melesat hingga sejauh 500 kilometer hingga akhirnya jatuh di Laut Jepang. Asksi ‘unjuk kekuatan’ terbaru Pyongyang itu merupakan yang pertama setelah Donald Trump dilantik menjadi Presiden AS, 20 Januari lalu. Kementerian Pertahanan Korsel menegaskan, Korut menembakkan rudal balistik tersebut sebagai sebuah provokasi untuk menguji respon presiden baru AS, Donald Trump. "Diyakini, peluncuran rudal hari ini ditujukan untuk menarik perhatian global ke Korut yang sedang membual tentang kemampun nuklir dan rudalnya," kata kementerian tesebut. "Tidakan itu juga diyakinya sebagai provokasi bersenjata untuk menguji respon dari pemerintah baru AS di bawah Presiden Trump," kata kementerian dalam sebuah pernyataan. Yonhap mengatakan, militer Korsel menduga rudal tersebut mungkin sejenis dengan rudal balistik jarak menengah Musudan yang pernah ditembakkan sebelumnya. Korut pada Oktober 2016 telah melakukan pengujian rudal Musudan sebanyak dua kali yang ditembakkan dari pangkalan udara yang sama. Saat berada di Seoul baru-baru ini, Menteri Pertahanan AS baru, James Mattis, memperingatkan Pyongyang bahwa setiap serangan nuklir akan mendapat respons "yang efektif dan luar biasa". "Setiap serangan terhadap AS atau sekutu kami akan dikalahkan dan penggunaan senjata nuklir akan berhadapan dengan respons yang akan efektif dan luar biasa," kata Mattis. Pyongyang pada Januari 2016 melakukan dua uji coba nuklir dan beberapaka kali peluncuran rudal untuk mengembangkan sistem senjata nuklir yang diklaim mampu menghantam daratan AS. Kim Jong Un, pemimpin muda Korut, mengklaim bahwa Pyongyang berada pada "tahap akhir" pengembangan rudal balistik antarbenua (ICBM) untuk menekan presiden AS yang baru. Trump membalasnya dengan bercericit di di Twitter bahwa "Ini tidak akan terjadi." Peluncuran rudal balistik terbaru Korut itu juga terjadi setelah Trump meyakinkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa Washington berkomitmen untuk menjamin keamanan sekutunya itu. "Kami akan bekerja sama untuk mempromosikan kepentingan kita bersama, termasuk kebebasan navigasi," kata Trump sebelumnya.

Dibuka Beasiswa PTK PAUD dan Mitra PNFI 2014

SAMARINDA-infokaltim.com : Ada tiga prioritas Renstra Pemerintah Provinsi Kaltim, salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur melalui dana APBD I pada tahun 2014, mengalokasikan dana Beasiswa untuk Guru PAUD Non PNS (TK,KB,TPA,SPS,RA) Program S1 dan Praktisi/Narasumber PUDNI dan Pengurus/Anggota Mitra PNFI Program S2.

Menurut Kabid PNFI Disdik Kaltim H.Fathurrakhman. Program Beasiswa tersebut telah dibuka dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2014, sedangkan untuk petunjuk teknis dan persyaratan bantuan dapat diakses melalui website Dinas Pendidikan Prov. Kaltim disdik.kaltimprov.go.id. dan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat.penyataan ini di sampaikan di Samarinda, Rabu (15/1/2014).

Awang Faroek beberapa waktu lalupun sudah mengeluarkan signal soal Beasiswa, dan kenungkinan bersar sangat ketat. (INFOKALTIM)

Pelatihan Sertifikasi

Visitors

  • Total Visitors: 1845364
  • Unique Visitors: 63698
  • Registered Users: 6
  • Published Nodes: 1239
  • Your IP: 54.167.181.242